Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok diupayakan untuk diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc. Hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU No 26/2000 berlaku dapat diadili melalui pengadilan HAM ad hoc. Solusi mendasar untuk menghindari kasus pelanggaran HAM adalah berasal dari dalam diri kita sendiri, patutnya kita saling menghargai hak-hak orang lain, tuntaskan kewajiban kita terhadap orang lain juga sehingga tidak ada lagi kasus perampasan hak orang lain yang akan menimbulkan kerusuhan. DAFTAR PUSTAKA Halili.2010. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya. Selain itu, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Berikut ini adalah penjelasan lebih lengkap tentang upaya penegakan HAM yang ada di Indonesia, antara lain: 1. Penegakan Pemerintah Melalui Undang-Undang. UU merupakan suatu hasil hukum yang dimiliki pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan suatu kebijakan dalam menyangkut kehidupan masyarakat. PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM KAUM ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR DALAM PERSPREKTIF HUKUM INTERNASIONAL. lain selain melewati batas nasional negara mereka denan cara menyelundup di kapa l kapa l . Maka ia berencana menghidupkan lagi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), untuk cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Kini, pemerintah tengah menyiapkan kembali Rancangan Undang Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang baru. Berikut ini daftar pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia yang diakui Jokowi: Peristiwa 1965-1966. Penembakan Misterius 1982-1985. Peristiwa Talangsari Lampung 1989. Peristiwa Rumoh Geudong dan F9tdu.

cara penyelesaian kasus pelanggaran ham